Headline

Apa Kabar BPP Kita? : Isu Kampus di Setiap Semester

AksaraNews, Bandung (05/09/2021) – Mahasiswa Telkom University dengan ramai menanggapi Surat Edaran (SE) No. 138/SKR4/REK/2021 tentang Potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembalian Biaya Asrama Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa seluruh mahasiswa mendapatkan potongan BPP sebesar Rp200.000,00. Selain itu juga disinggung mengenai pemotongan biaya untuk mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19 dan pengembalian uang asrama untuk mahasiswa angkatan 2020.

Jika menilik dari SE saat ini, kebijakan yang diterbitkan tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pada kebijakan BPP pada semester genap 2020/2021. Pada SE 002/SKR4/REK/2021 yang telah ditandatangani pada 13 Januari 2021 lalu, membahas mengenai potongan dengan jumlah yang sama, pemotongan biaya untuk mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19 dan pengembalian uang asrama. Lalu, bagaimana isu BPP mahasiswa ini selalu menjadi pembahasan di setiap semester saat pelaksanaan perkuliahan saat ini? Dan bagaimana pendapat dan pengalaman mahasiswa mengenai kebijakan BPP selama ini?

Kebijakan BPP Kampus Selama Masa Pandemi

Aktivitas perkuliahan di kampus mulai dialihkan secara daring tertanggal 16 Maret 2020 dengan keluarnya SE No. 40/SKR4/REK/2020 tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 di Telkom University. Perkuliahan dialihkan menjadi secara daring tanpa pelaksanaan praktikum, rekomendasi untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing jika memungkinkan, dan pelaksanaan aktivitas bekerja untuk pegawai.

Namun, kebijakan yang semula hanya akan berlaku selama dua pekan kemudian diperpanjang hingga akhir semester. Hal tersebut diperbarui melalui SE No. 045/SKR4/REK/2020 tentang Status Keadaan Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Telkom University pada 23 Maret 2020. Dalam SE tersebut juga berisikan poin agar mahasiswa segera kembali ke rumah orang tua masing-masing dan tidak diperkenankan kembali hingga status darurat berakhir. Selain itu, para pegawai dan staf diminta untuk WFH hingga 29 Mei 2020.

Isu BPP mulai bergulir pada akhir bulan Juni sampai Juli 2020. Tagar #AliansiMahasiswaTelkom sempat menjadi trending topic Twitter pada 1 Juli 2020 lalu. Selain melakukan gerakan tagar #AliansiMahasiswaTelkom secara serentak di media sosial Twitter, AliansiMahasiswa Telkom juga melakukan kegiatan unjuk rasa di depan Gedung Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) pada (03/07/2020) lalu. Tagar #TelkomBerdusta sempat terpantau menyusul naik pada (06/07/20) sore. Konsolidasi tersebut mengeluarkan maklumat berisi tuntutan yang mereka ajukan kepada pihak kampus. 

Baru kemudian pada 8 Juli, pihak rektorat mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 083/SKR4/REK/2020 mengenai Subsidi Pembelajaran Daring, Keringanan BPP, dan Pengembalian Uang Asrama. Hal tersebut membahas mengenai pilihan potongan BPP atau kuota internet, pengembalian uang asrama, dan bantuan untuk mahasiswa terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, pihak kampus juga melakukan klarifikasi melalui thread di akun Twitter resmi Telkom University.

Laporan Keuangan yang dirilis oleh pihak Kampus pada Juli 2020 sebagai klarifikasi pemotongan BPP (sumber : https://twitter.com/TelUniversity/status/1280839923197566977)

Kebijakan berlanjut di semester genap 2020/2021. Berbeda dengan sebelumnya, dalam SE 002/SKR4/REK/2021 yang telah ditandatangani pada 13 Januari 2021 lalu tentang pemotongan biaya untuk mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19 dan pengembalian uang asrama. Pemotongan biaya yang diberikan oleh kampus berkurang dari yang semula Rp400.000 menjadi Rp200.000. Hal tersebut salah satunya didasari kebijakan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mahasiswa dan dosen.

Pada kebijakan BPP semester ganjil 2021/2022 yang tercantum SE No. 138/SKR4/REK/2021 tentang Potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembalian Biaya Asrama Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, terdapat perbedaan kebijakan pada keringanan biaya BPP untuk mahasiswa terdampak COVID-19 dimana untuk mahasiswa terdampak sangat berat bisa mendapatkan keringanan hingga 100%.

Audiensi Penyampaian Aspirasi

Usaha audiensi telah beberapa kali dilakukan oleh perwakilan mahasiswa Telkom University melalui BEM KEMA. Pertama kali audiensi dilakukan sebagai respons atas kesulitan mahasiswa di masa pandemi COVID-19 dan terkait kebijakan kampus selama pandemi COVID-19. Audiensi pertama dilaksanakan pada 19 Mei 2020 dan diumumkan melalui media sosial BEM KEMA keesokannya.

Poin dari audiensi tersebut adalah mengenai teknis pelaksanaan perkuliahan dan penyambutan mahasiswa baru, permasalahan mengenai pembayaran BPP, dan transparansi anggaran.

Setelahnya, pada 20 Juni 2020 juga dilaksanakan audiensi kembali sebagai respons dari informasi yang disampaikan pihak rektorat mengenai pelaksanaan perkuliahan secara daring yang direncanakan mulai pada 7 September 2020. Audiensi dilaksanakan antara BEM KEMA, DPM KEMA, dan perwakilan Ormawa setiap fakultas dengan pihak Rektorat Universitas Telkom.

Poin dari audiensi tersebut adalah:

  1. Mengusahakan pengadaan subsidi kuota untuk semester ganjil 2020/2021 dan sedang menyusun skema dengan operator pemberi kuota.
  2. Penggunaan Celoe dan LMS akan diterapkan sebagai standar penunjang perkuliahan dan sudah dipersiapkan dengan berbagai macam konten dan fitur penunjang.
  3. Relaksasi BPP untuk mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 dan yang sedang melaksanakan tugas akhir (TA).
  4. Absensi dan keterlambatan perkuliahan akibat permasalahan teknis, hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan mahasiswa dan dosen dalam tata tertib sebelum perkuliahan dilaksanakan, dengan memberikan bukti dan alasan logis.
  5. Transparansi BPP. Pihak rektorat hanya memberikan gambaran ringkas mengenai pengeluaran selama pandemi.
  6. Pelaksanaan Ormawa, telah dilakukan koordinasi dan dilakukan penyesuaian program kerja.

Ketidakjelasan mengenai BPP memicu gerakan maklumat oleh aliansi mahasiswa Telkom University dan munculnya tagar #AliansiMahasiswaTelkom dan #TelkomBerdusta sebagai bentuk tuntutan mengenai poin-poin yang diajukan oleh mahasiswa sebelum akhirnya keluar Surat Edaran (SE) No. 083/SKR4/REK/2020 yang membahas hal tersebut.

Maklumat Aliansi Mahasiswa Telkom University pada Juli 2020 sebagai respons terhadap pembayaran BPP | Source: instagram.com/bemtelu

Audiensi kembali dilakukan pada libur antara semester ganjil dan genap Tahun Ajaran 2020/2021, tepatnya pada 19 Januari 2020. Sebelumnya, dilaksanakan konsolidasi akbar mengenai pembahasan BPP sehari sebelumnya, 18 Januari 2020 yang melibatkan mahasiswa Telkom University yang bergabung.

Audiensi sendiri dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa dan pihak kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor III Dida Damayanti, Perwakilan bagian Keuangan Nurwijayadi Wiratmo, Perwakilan bagian Kemahasiswaan Desy Dwi N., dan Perwakilan bagian Akademik Achmad Rizal. Audiensi ini membahas mengenai Surat Rektor Universitas Telkom Nomor : KR.0643/AKD6AKD-BAA/2020 Tentang Model perkuliahan Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan kebijakan akademik yang tertera pada Surat Edaran Nomor: 004/AKD01/WR1/2020.

Sebelumnya, pihak yang mengatasnamakan elemen KEMA Telkom University mengadakan konsolidasi untuk menuntut beberapa poin yang meliputi:

  1. Asuransi Telkomedika sebesar Rp150.000,00
  2. Pengurangan BPP sebesar Rp200.000,00 dengan alasan belum optimalnya pemberdayaan fasilitas daring dan fasilitas fisik yang tidak terpakai
  3. Tidak terlaksananya perkuliahan hybrid
  4. Transparansi BPP dan subsidi silang bantuan keringanan untuk terdampak COVID-19 yang sebelumnya sudah dilaksanakan
  5. Kejelasan bantuan kuota bulan Januari 2021
  6. Pengembalian uang asrama maksimal 22 Januari (sudah terhitung 8 hari setelah keluar kebijakan tersebut)
  7. Meminta kejelasan serta alasan pihak Rektorat Telkom University terkait dengan pembayaran BPP di Masa Studi Normal (2017) yang hanya tersisa Desk Evalution (DE) serta skripsi, kemudian BPP Mahasiswa masa studi di luar normal yang membayar 50% yang berbeda dengan tahun lalu dengan membayar SKS yang hanya tersisa skripsi/Tugas Akhir (TA).

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa tanggapan yang disampaikan dari pihak kampus. Pengurangan Potongan BPP tersebut disebabkan karena performa kampus yang underperform, kebutuhan dana terkait persiapan pembelajaran LMS (Learning Management System), dan percepatan fasilitas perkuliahan daring. Selain itu, pihak kampus juga mengupayakan kerjasama beasiswa dan penggalangan dana dengan pihak eksternal.

Untuk ketiga kalinya, wacana pembicaraan soal BPP kembali bergulir. Pada 10 Juli 2021, DPM KEMA Telkom University, melalui akun Instagram resmi mereka, mengunggah ajakan untuk mengisi form mengenai aspirasi BPP. Dikonfirmasi oleh Ardhan Haris Rahadian selaku Ketua DPM KEMA Telkom University, bahwa form aspirasi yang disebarkan oleh DPM KEMA telah diisi oleh 3.900 mahasiswa dan telah dilaporkan kepada BEM KEMA untuk ditindaklanjuti.

“Sekali lagi di sini kami jelaskan bahwa DPM Kema maupun DPM fakultas bersama dengan ormawa yang ada di Telkom sudah melakukan pembuatan form aspirasi yang disebar kepada seluruh mahasiswa dan juga sudah melakukan penyerahan hasil aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti. Tentu hasilnya tidak akan memuaskan semua pihak, tapi bisa dipastikan kita sudah melakukan usaha yang cukup besar” ucapnya.

Menurut Ardhan, terkait dengan keputusan BPP sebelumnya, daripada mengadakan pemotongan kepada keseluruhan mahasiswa secara rata, lebih baik jika lebih diutamakan menolong beberapa mahasiswa yang benar-benar tidak mampu.

“Melihat hal itu, sepertinya lebih berperikemanusiaan untuk menolong 20 mahasiswa yang benar-benar tidak mampu untuk membayar itu. Maka dari itu, saya rasa keputusan kemarin itu belum memuaskan, tapi untuk saat ini mungkin itulah yang baru bisa kita perjuangkan untuk memperjuangkan pemotongan 100% kepada mahasiswa yang benar-benar tidak mampu.” ucap Ardhan.

Ardhan juga menanggapi terkait keluhan beberapa mahasiswa yang merasa dipersulit dalam proses pengajuan keringanan BPP. Ia menyebut pihak DPM akan mengusahakan agar proses pengajuan tidak dipersulit.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Naufal Syihab, Presma BEM KEMA Telkom University. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan kampus saat ini sudah ideal. Apalagi, kebijakan BPP untuk semester ganjil 2021/2022 terdapat opsi keringanan hingga 100%. Namun, kebijakan baru tersebut dalam implementasinya perlu dikawal dan dievaluasi. 

Mengenai rencana adanya konsolidasi mahasiswa dan audiensi dengan pihak kampus, Ardhan menyampaikan pihak DPM KEMA belum menerima undangan audiensi dengan pihak rektorat. Ia juga menyampaikan bahwa DPM akan terus menyampaikan aspirasi mahasiswa. Sedangkan dari BEM KEMA menyampaikan bahwa mereka belum dapat melakukannya karena etika. Kepengurusan BEM saat ini masih baru dan belum diresmikan, serta belum adanya komunikasi dengan himpunan mahasiswa (HIMA) dan organisasi mahasiswa (ormawa).

Naufal juga menyampaikan bahwa kebijakan BPP ini harus adil, yakni pemotongan BPP diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Jangan sampai yang masih mampu membayar BPP penuh mendapatkan potongan, namun yang benar-benar membutuhkan tetap tidak bisa membayar walau mendapat potongan. Hal tersebut sesuai dengan klaim kampus yang tidak ingin ada mahasiswa berhenti kuliah karena masalah ekonomi.

“Prinsipnya dalam pemotongan BPP ini harus adil sesuai kebutuhan, bukan secara merata. Dan tetap diperlukan prosedur dan proses screening untuk memastikan apakah mahasiswa tersebut benar-benar butuh atau tidak” ungkapnya.

Selain itu, BEM juga melakukan upaya untuk membantu mahasiswa dengan bekerja sama dengan Forum Alumni Universitas Telkom (FAST) untuk menggalang donasi dan mengupayakan beasiswa bagi yang membutuhkan. Ia menambahkan bahwa BEM siap untuk membantu mahasiswa dan menerima aspirasi dengan membuka pengaduan melalui akun Kementerian Advokasi Mahasiswa di Instagram @advokesma.telu.

Hambatan dan Tantangan Kampus Masa Pandemi

Mengenai pandangan pihak kampus, Aksara sendiri telah mencoba menghubungi pihak direktorat keuangan. Namun, mereka menyampaikan bahwa bukan kewenangan mereka untuk menjawab tentang kebijakan relaksasi BPP.

Jika mengutip dari wawancara Kemas Rahmat, Manajer Kegiatan dan Kemahasiswaan (KKM) dari IKOM Channel pada Februari 2021 silam, dia menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa sejak kampus Telkom berdiri sebagai STT Telkom hingga sekarang, anggaran kampus hampir seluruhnya berasal dari pembayaran BPP mahasiswa, dan sebagian kecil lainnya berasal dari sumber lain seperti profit usaha, sumbangan alumni, dll.

“Fakta menyebutkan semenjak kampus ini berdiri. Bukan 2013 ya, tapi menurut saya sejak 1991 sudah mulai beroperasi, 2013 menjadi Telkom University sampai sekarang, pendapatan kampus ini 90% disuplai dari tuition fee atau SPP mahasiswa. 10% sisanya dari pendapatan lainnya, misalnya proyek, alumni yang memberikan sumbangan. Itu termasuk 10%” ungkapnya.

Mengenai kebutuhan yang meningkat di situasi pandemi, Kemas juga menjelaskan bahwa ada banyak faktor mengenai hal tersebut. Seperti biaya gaji dosen dan para staf, biaya operasional server yang termasuk listrik, lisensi software, dan pengembangan CELOE. Akibat kebutuhan-kebutuhan tersebut, pihak kampus sulit memenuhi tuntutan mahasiswa untuk menurunkan BPP dan bisa berakibat pada defisit keuangan. Pengeluaran kampus tidak dapat ditekan sedemikian banyak.

Disinggung mengenai diskusi dengan orang tua, Kemas menjelaskan bahwa ada organisasi yaitu Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM). Namun, rapat yang dilaksanakan IOM tidak dikontrol oleh kampus dan tidak semua orang tua mahasiswa tergabung ke dalam IOM.

Cerita dan Pandangan Mahasiswa

Terkait pengajuan keringanan BPP ke kampus, Falaah, mahasiswa Digital Public Relation (Digital PR) angkatan 2018 menceritakan pengalaman mengenai pengalamannya saat pengajuan keringanan BPP. Pengajuan keringanan dilakukan kepada wali dosen untuk selanjutnya diberikan akses ke website khusus untuk mengunggah berkas-berkas persyaratan.

Falaah menjelaskan bahwa penerimaan berkasnya memerlukan waktu hampir tiga minggu dikarenakan ada masalah pada berkas. Namun, dia juga menjelaskan bahwa temannya hanya beberapa hari saja. Ia juga menjelaskan bahwa pengubahan status pembayaran di iGracias cukup lama sehingga berdampak pada akses registrasi yang terlambat. 

“itu untuk penerimaan berkas aja, nah yang lumayan lama tuh perubahan status di igracias dari belum lunas ke lunas, kemarin sempat hampir lewat hari regis baru dibukakan akses registrasi. jadi untuk yang mau rebutan matkul aku kurang saranin” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan pengajuan keringanan BPP membuatnya terbantu. Ia berharap kedepannya dapat menerapkan beasiswa lain untuk membantu para mahasiswa.

“Aku ngerasa terbantu, mama aku terutama sih bilang ini, dia ngerasa terbantu adanya pengurangan BPP. semoga kedepannya telyu bisa menerapkan beasiswa-beasiswa lainnya buat ngebantu mahasiswanya juga” jawabnya.

Namun menurut sebagian mahasiswa, sebagaimana yang disampaikan oleh Natasya, mahasiswa MBTI angkatan 2019, ia menyayangkan kebijakan kampus yang hanya memberikan potongan BPP hanya sebesar Rp200.000. Menurutnya, pihak kampus bisa lebih bijak dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan BPP dengan memperhatikan aspek keadilan dari kedua belah pihak.

“Menurut saya kebijakan tersebut masih bisa lebih bijak lagi dan masih bisa didiskusikan lagi karena pada masa pandemi saat ini kebanyakan mahasiswa menginginkan ada keringanan untuk pembayaran BPP.” Ungkap Natasya.

Selain itu, keputusan tersebut dianggapnya cukup merugikan dan seharusnya dapat lebih signifikan daripada sebelumnya. Ia berharap agar kampus dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

“Harapan saya mengenai pembayaran kampus tersebut semoga kebijakan kampus lebih bijaksana lagi dan tidak merugikan kedua belah pihak karena jika mempertimbangkan aspek neraca keuangan kampus, karena mahasiswa tentu juga mengharapkan pelayanan yang tetap optimal walaupun pembelajaran dilakukan daring atau online.” Jawabnya.

 

Penulis : Iqbal Abdul Ra’uf

Editor : Yudinda Gilang Pramudya

Related Articles

Back to top button