Dibalik Kontroversi Pergerakan BEM KEMA Terkait Kontrak Politik

0
727

AksaraNews, Bandung (29/03/2019) – Pada 26 Maret 2019, BEM KEMA Telkom University melakukan tindakan untuk mengingatkan kembali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan 13 poin Kontrak Politik. Tindakan tersebut dilakukan pada acara “Unleashing Inovation: Embracing Entrepreneurship DNA” yang diselenggarakan oleh IDN Times dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Atas perbuatan BEM KEMA Tel-U banyak pro dan kontra yang timbul, termasuk dari seluruh BEM Fakultas yang juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait hal tersebut.

BEM KEMA Tel-U melalui akun sosial media-nya telah menerbitkan press release berisi kronologi kejadian serta klarifikasi tindakan yang dilakukan oleh BEM KEMA Tel-U terhadap gubernur menjabat, Ridwan Kamil. “Kemarin (26/3), kita mengambil sikap untuk mengingatkan, karena kita belum mengkaji secara mendalam dan belum merumuskan kesalahan atau hal-hal yang dilanggarkan Pak Ridwan Kamil ini apa. Yang kita kejar adalah harapan kita untuk mendorong memasukkan 13 poin Kontrak Politik dengan mahasiswa ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan blue print,”  ujar Yusuf Sugiyarto.

Yusuf mengatakan bahwa pihak BEM KEMA Tel-U awalnya sudah melakukan komunikasi dengan pihak IDN Times untuk melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil. Namun, hal tersebut tidak dapat direalisasikan, sehingga BEM KEMA mencoba untuk menyampaikan 13 poin Kontrak Politik saat sesi tanya-jawab. Disebabkan oleh waktu yang terbatas, sesi tanya-jawab pun ditiadakan, sehingga BEM KEMA menyampaikan hal tersebut saat acara usai.

Ketika ditanyakan mengenai pelanggaran etika yang dikeluhkan oleh KEMA, Yusuf menjelaskan “Terkait dengan pernyataan teman-teman bahwa kejadian kemarin menjatuhkan nama Telkom University di depan Ridwan Kamil, menurut saya, ketika Pak Ridwan Kamil memposisikan diri sebagai pemimpin maka ia menganggap hal tersebut adalah hal wajar untuk dikritik, apalagi ia mengatakan bahwa ia tidak takut di demo. Mengenai tindakan dari kami yang sampai naik-naik kursi, banyak yang mengatakan bahwa itu pelanggaran etika, itu relatif, sih.  Mungkin teman-teman pergerakan memaklumi hal itu adalah sebuah ekspresi dari mahasiswa, tapi mungkin temen-temen lain juga banyak menganggap ini melanggar etika, kita menerima segala kritik itu.”

Kekecewaan BEM Fakultas terhadap BEM KEMA TeL-U

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BEM FIT, Bahrul Bangsawan, mengatakan bahwa sebelumnya BEM KEMA Tel-U telah berkoordinasi dengan BEM Fakultas untuk tidak mengadakan tindakan tersebut karena belum memiliki legitimasi yang kuat. Oleh sebab itu, BEM Fakultas sepakat untuk tidak mengadakan pergerakan apapun demi menghormati keputusan Presma. “Jadi landasan kita itu sebenernya berawal dari presmanya sendiri karena presmanya sendiri yang mengatakan tidak bisa aksi karena ini (kontrak politik) masih prematur,” jelas Bahrul.

Terkait pergerakan pada tanggal 26 Maret silam, Yusuf mengakui keteledorannya bahwa memang belum ada koordinasi dari BEM KEMA dengan BEM Fakultas untuk melakukan pergerakan tersebut. Yusuf juga tidak memperdiksi tindakan tersebut akan berdampak luas. “Kita belum melakukan koordinasi dengan BEM Fakultas, jadi suara kita belum suara penuh, karena sebelumnya tidak diprediksi (dampaknya) akan serumit itu. Jadi kekurangan dari aksi kemarin memang kurangnya koordinasi,”jelas Yusuf.

Gubernur BEM FEB, Mohammad Fadel Variza, menganggap tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan meskipun hanya bersifat mengingatkan. Ia menganggap secara substansi mengingatkan 13 janji terkesan hanya mencari sensasi. Menurutnya BEM KEMA seharusnya bisa membaca resiko serta dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya.  “Karena kita ini BEM ya, kita adalah lembaga yang mengorganisir, kalau mahasiswa aja udah gak percaya sama kita gimana caranya kita mau mengorganisir? Gimana caranya kita mau memobilisasi massa untuk melakukan hal-hal yang baik gitu?” ucap Fadel.

Yusuf berpendapat bahwa saat itu adalah momen yang tepat untuk mengingatkan Ridwan Kamil terkait 13 Poin Kontrak Politik. Yusuf mengatakan, “Sebenernya prinsipnya adalah ‘dari sekarang’, kalau bukan saat itu, kapan lagi kita akan menunggu? Karena pada sejarahnya, teman-teman dari BEM SI (Jabar) sudah mengajukan audiensi dan lain-lain dari bulan September sejak beliau dilantik. Namun, sampai hari itu (26/3), belum ada klarifikasi. Ini adalah upaya lanjutan sebenarnya,“

Disinggung mengenai mengapa BEM KEMA mengatasnamakan KEMA dalam kejadian tersebut, Yusuf mengatakan bahwa BEM KEMA di sini merupakan representatif dari mahasiswa Tel-U itu sendiri. Menurutnya, apabila BEM KEMA tidak mengutarakan hal tersebut, mungkin mayoritas mahasiswa Tel-U tidak mengetahui bahwa terdapat kontrak politik antara Bapak Ridwan Kamil dengan mahasiswa. “Di sini maksud kita, kita memberikan informasi bahwa kita ada tindakan politik dengan Bapak Ridwan Kamil, artinya pertanggungjawaban kita lebih tinggi terhadap pemimpin kita,”

Selanjutnya, Yusuf menjelaskan terkait hal tersebut, pihak kampus mengapresiasi tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh BEM KEMA karena telah menunjukkan keaktifan dari mahasiswa. Sementara untuk cara penyampaiannya, pihak kampus menilai bahwa tindakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Kedepannya, sisi negatif tersebut dapat dievaluasi dan sisi positif dapat dipertahankan.

Pada hari ini (29/3), telah diterbitkan nota kesepakatan BEM KEMA Tel-U bersama seluruh BEM Fakultas KEMA Tel-U yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk menciptkaan arah gerak yang sinergis dan kolaboratif demi kemajuan dan persatuan KEMA Tel-U. Yusuf berharap, kedepannya BEM KEMA dapat lebih meningkatkan koordinasi kepada seluruh KEMA Tel-U.

Penulis: Dina Fadillah

Editor: Annisa Nisrina