Featured

Hari Perempuan Internasional: Memperingati, Merefleksikan dan Beraksi

AksaraFeature, Bandung (10/03/2024) Sejak New York pertama kali meggelar International Women’s Day seabad silam, sejak itu pula para perempuan di berbagai sektor kehidupan di seluruh dunia memperjuangkan ekuilibrium emansipasi. Namun, tampaknya kaum perempuan kerap menduduki kursi kedua rekognisi tapi selalu juara dalam diskriminasi, kekerasan, pelecehan serta struktur patriarki.

Aliansi Simpul Puan, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi ini merupakan puncak seremoni dari serangkaian acara peringatan Hari Perempuan Internasional 2024.  Ratusan aktivis dari berbagai bidang profesi, usia hingga gender turut menghidupkan aksi yang digelar pada Jumat (8/3) tersebut. Mengusung tajuk Moal Aya Haseup Mun Euweuh Seuneu, Wanoja Ngalawan!, para aktivis ini menyuarakan ketidakadilan gender bagi para buruh, tani, mahasiswa, transpuan, kaum minoritas hingga kaum perempuan di Tanah Papua. Massa bergerak dari Taman Dago Cikapayang sambil menyanyikan yel-yel sebagai bentuk protes terhadap segala bentuk diskriminasi gender, terutama yang menimpa perempuan. Selain orasi, mereka juga menampilkan pembacaan puisi, nyanyian sumbang hingga teatrikal.

Dalam aksi kolektif tahun ini, Simpul Puan melayangkan 40 tuntutan terhadap pemerintah mengenai segala bentuk penindasan, seperti kekerasan berbasis gender, ekonomi, diskriminasi kaum minoritas, pendidikan, dan genosida hingga isu penggusuran lahan di Tamansari dan Dago Elos.

Perihal pendidikan bagi kaum perempuan, tidak habis bahasan tentang ketimpangan yang terjadi di tanah air ini. Padahal, pasal 31 ayat 2 tentang kewajiban mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara sudah terpajang di Undang Undang. Namun, menurut data dari World Bank 2020, persentase perempuan yang putus sekolah akibat pernikahan anak adalah 12,27 persen, sedangkan laki-laki hanya 0,37 persen.

Kesenjangan pendidikan yang lebih nampak mata akan semakin terlihat nyata di wilayah pedesaan. faktor utama sulitnya perempuan di pedesaan mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke tingkat yang lebih tinggi tidak lain adalah karena banyaknya stigma yang mendiskreditkan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Itulah fakta yang harus kita telan; betapa jeleknya stereotip masyarakat yang  mengatakan bahwa dapur dan kasur tidak memerlukan perempuan berpendidikan tinggi. Bahwa perempuan kita dikerdilkan oleh paham konstruktif patriarki lingkungannya sendiri.

Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah untuk perempuan adalah 8,17 tahun, sementara laki-laki 8,92 tahun. Gap sebesar 0,75 ini tergolong substansial karena perkembangan periode lama sekolah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,10 tahun saja.

Ketimpangan ini kemudian berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan jika dibandingkan laki-laki.  Upah rata-rata per jam untuk perempuan di Indonesia adalah Rp17.848,00, masih lebih rendah dari laki-laki yang sejumlah Rp18.210,00. Dalam pasar tenaga kerja formal, persentase kontribusi perempuan hanya sebesar  35,57%, karena mereka cenderung lebih banyak bekerja di sektor informal dengan persentasenya mencapai 63,80%.

Selain anggapan kultural, subordinasi terhadap perempuan juga memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan perempuan merasa sudah selayaknya dan sekodratnya diperlakukan seperti pembantu, dinomor duakan, sosok bayangan, sebatas pendamping yang berjalan di belakang dan tidak berani memperlihatkan kapabilitasnya sebagai pribadi. Belum lagi beban ganda yang diemban perempuan. Perempuan yang bekerja disektor publik masih memiliki tanggungjawab pekerjaan domestik, mengurus anak, hingga mengolah pembendaharaan rumah tangga.

Di lingkup perguruan tinggi, hal yang juga masih menjadi persoalan adalah tingginya kasus kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan dalam pacaran (KDP). Regulasi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjamin ruang aman bagi mahasiswa dalam menimba ilmu. Namun hingga saat ini beberapa universitas belum memaksimalkan regulasi ini.

Cici, perwakilan dari Gender Research Center (Great) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam Konferensi Pers International Woman’s Day yang diselenggarakan pada Senin(4/3) di Dago Elos memaparkan bahwa sejak Mei 2020 sampai Desember 2023, Great UPI menerima 135 laporan aduan kasus kekerasan berbasis gender online dan kekerasan dalam pacaran. Yang menyulitkan adalah beberapa perguruan tinggi bahkan belum memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Belum lagi sistem birokrasi kampus yang kerap memihak pelaku. Putri Elista dari Women Studies Centre (WSC) Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Gunung Djati juga menyuarakan hal yang sama. Para pejuang, penyintas dan advokat feminisme telah kenyang mengunyah cemoohan, pandangan merendahkan, ancaman, kekerasan hingga tekanan psikis bahkan dari tempat-tempat yang seharusnya bisa melindungi mereka.

“Kesenjangan antar gender itu nggak begitu kelihatan, tapi sangat terasa dampaknya,” tutup Putri.

Semua diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan mengurung mereka dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan. Namun bagaimanapun juga, perempuan adalah separuh dari populasi dunia. Mereka adalah seorang ibu, anak dan saudari yang berhak atas pengembangan potensi yang mereka miliki. Mereka berhak atas keadilan sosial, kesetaraan dalam pendidikan, keamanan dalam beraktivitas bahkan kepemimpinan dalam ranah publik tanpa khawatir akan didiskreditkan kapabilitasnya.

 

Penulis: Syifa Uswatun Khasanah

Editor: Nur Nazlizah Purwanti

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button