Jurnalis Menjadi Korban Tindak Represif Aparat Polisi

0
198

AksaraNews, Bandung (3/10/2019) – Sepekan yang lalu, beberapa kota di Indonesia seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan kota besar lainnya, dimeriahkan dengan aktivitas demonstrasi dan aksi massa oleh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam proses demonstrasi tersebut, sering terjadi dinamika yang berakhir dengan kerusuhan antara massa dengan pihak kepolisian. Tidak luput juga kasus-kasus yang menimpa wartawan atau jurnalis dalam proses peliputan demonstrasi.

Tirto.id telah mengumpulkan data kasus tindakan represif oleh oknum polisi terhadap jurnalis yang disajikan dalam infografis berjudul Kekerasan Terhadap Jurnalis yang di-publish pada Rabu (2/10). Selain penghapusan bahan liputan jurnalis secara paksa, Tirto.id juga menampilkan kasus yang berujung pada kekerasan, seperti: pemukulan, penganiayaan, ancaman, hingga intimidasi fisik lainnya. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa selama ini belum ada tindakan tegas terkait tindakan represif pihak kepolisian.

Tindakan represif terhadap jurnalis juga terjadi pada demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (30/09). Jurnalis dari Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Aksara Universitas Telkom, Arief Syahnakri dan Yoga Caesareka, menjadi korban tindakan represif pihak kepolisian. Tindakan tersebut terjadi pada malam hari, berdampingan dengan kerusuhan saat proses pembubaran massa aksi.

Sekitar pukul 19.00, Arief melihat beberapa orang yang dikumpulkan hanya menggunakan celana di area parkir Gedung Sate. Mereka diduga adalah peserta aksi yang provokatif. Saat Arief memulai proses peliputan, salah satu polisi menolak untuk direkam saat ingin dimintai keterangan. Arief terus membela diri, tetapi polisi tersebut semakin keras menolak dan sempat merebut gawai milik Arief. Namun setelahnya, seorang polisi membela Arief dengan alasan Arief tidak bertindak provokatif. “Ini orang saya, dia tadi yang kasih odol ke saya,” jelasnya. Akhirnya, Polisi bersedia diwawancara dengan syarat tidak direkam.

Kasus lain dialami Yoga yang sedang meliput suasana kerusuhan di sekitar Jalan Surapati. Pukul 19.54, kondisi masih ricuh dan Yoga melihat beberapa massa aksi yang tiba-tiba ditangkap paksa oleh polisi. Salah satu polisi melihat Yoga sedang merekam kejadian tersebut, Yoga dikerumuni dan ditanyakan identitasnya. Yoga dituduh sebagai oknum provokator dan sempat dibekap. Ia dituding, “Media jangan adu domba!” Yoga membantah tuduhan tersebut dan menunjukkan identitas kartu pers miliknya. Namun, polisi terus melakukan intimidasi dan merebut paksa gawai milik Yoga. Akhirnya berujung pada penghapusan bahan liputan secara paksa.

Dewan Pers mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang sedang meliput demonstrasi. Dewan Pers juga mendesak kepada semua pihak untuk  tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi, dan penganiayaan kepada wartawan yang bertugas. Hal ini berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, “Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa siapapun yang menghalang-halangi kerja jurnalis bisa diancam dengan penjara paling lama dua tahun dan denda uang paling banyak Rp. 500 juta. Tindak lanjut penegakan hukum perlu ditegakkan, agar tidak ada lagi wartawan yang terancam saat melakukan tugasnya.

Penulis: M. Arief Syahnakri A.

Editor: Falaah Saputra dan Dewa Made