Headline

Meninjau Keputusan MA, Warga Dago Elos Memasuki Babak Baru

AksaraNews, Bandung (15/05/2022) – Setelah hampir lima tahun berjuang, keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 109/PK/Pdt/2022 menjatuhkan perlawanan warga Dago Elos Bandung dengan mengoper hak atas tanah Dago Elos seluas 6,3 Hektar kepada keluarga Muller. Pada Selasa (14/05), warga Dago Elos membuka konferensi pers di Balai Rukun Warga (RW) Dago Elos sebagai bukti bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Dikutip dari akun Instagram @dagomelawan.

Setelah kabar bahagia sempat menyebar pada tahun 2020, melalui Putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019 hakim MA mempertimbangkan bahwa eigendom verponding (hak milik terhadap suatu tanah) atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan “Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.”

Menanggapi pasca dari putusan kasasi, warga segera mengupayakan tindakan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kota Bandung. Terhitung sejak 21 Januari 2021, warga Kampung Dago Elos Kecamatan Coblong Kota Bandung mengajukan permohonan sertifikasi pendaftaran tanah kepada Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung. Namun, hingga sampai saat ini belum ditanggapi oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung.

Selang satu tahun lebih tidak direspon oleh kantor BPN Kota Bandung, MA mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 109/PK/Pdt/2022 yang sebelumnya telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak Heri Muller. Keadaan pun berbalik, dengan adanya Putusan Peninjauan kembali tersebut mengabulkan gugatan pihak keluarga Muller yang sebelumnya dalam kasasi ditolak gugatan tersebut.

Setelah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022, terjadi kekontrasan antara putusan peninjauan kembali dengan putusan kasasi sebelumnya. Selain itu, terdapat poin yang dinilai bermasalah, diantaranya majelis hakim tidak mempertimbangkan suatu bukti baru (novum) dalam mengeluarkan putusan.

Majelis hakim menilai bahwa warga kampung Dago Elos melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa terhadap hak milik suatu tanah, namun dalam pertimbangan hakim, status tanah hak milik suatu tanah tersebut telah berakhir dan beralih status menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena tidak pernah diajukan pembaharuan hak.

Namun, majelis hakim memutuskan bahwa keputusan sebelumnya sah menurut hukum sehingga penguasaan fisik oleh warga bukan perbuatan melawan hukum. “Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016,” ucap majelis hakim pada putusan PK.

“Warga Dago Elos sudah menguasai objek sengketa dalam kurun waktu lama, dan seharusnya penguasaan atas tanah patut dan adil untuk diberikan hak milik atau diberikan hak prioritas,” kata perwakilan warga sebagai salah satu poin dari siaran konferensi pers yang disampaikan kemarin. Untuk memohon hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan tersebut memerintahkan siapa saja yang memperoleh hak untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya, serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku salah satu penggugat. “Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 dianggap jauh mencerminkan keadilan terhadap warga Dago Elos.”

Melalui putusan ini, segala sertifikat maupun surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, dan Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat eigendom vervondings No 3740, 3741 dan 3742 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah.

Polemik ini berasal dari 3 orang ahli waris warga Belanda, yaitu Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Ketiganya mengaku keturunan dari George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda.  Ketiganya kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengklaim bahwa tanah seluas 6,3 hektar di Dago Elos sudah diwariskan kepada mereka atas dasar eigendom verponding yang diberikan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1918 ketika masa penjajahan.

Meski warga Dago Elos terpukul atas hasil keputusan MA, warga Dago Elos berharap untuk semua tetap menjaga kekompakan. “Kita wajib hukumnya mempertahankan, dan berharap informasi ini dapat disampaikan,” ucap salah satu perwakilan warga Dago Elos menjelang penutupan acara.

 

Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri dan Rifaldi Ricky Suryansyah

Editor: Tesyalonica Adriana Dewi

Related Articles

Back to top button