Headline

Pasca Kekerasan Terhadap Jurnalis Kampus, Proses Hukum Akan Terus Berlanjut

AksaraNews, Bandung  (29/04/2018) – Pada aksi penolakan rumah deret Tamansari di Balai Kota Bandung pada Kamis (12/4) silam menorehkan catatan kelam. Pasalnya pada aksi tersebut, Muhammad Iqbal, salah satu jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendapat tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Awalnya ia sedang mengabadikan gambar saat aparat kepolisian menyeret sejumlah peserta aksi, dan pada saat mengambil gambar ia pun ditarik oleh seorang anggota kepolisian.

Menurut Iqbal, meskipun telah memperlihatkan kartu pers yang ia miliki dan mengaku sebagai pers, aparat kepolisian itu tidak menggubrisnya. Ia langsung ditarik ke dalam truk dan diintimidasi oleh aparat kepolisian. Ia dianggap tidak kooperatif karena mengabadikan gambar.

“Polisi menganggap aku tidak kooperatif. Padahal mengambil gambar merupakan hal yang wajar bagi seorang pers,” ujarnya.

Terkait hal itu, pada Selasa (17/4) Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) menggelar Konferensi Pers terkait proyek pembangunan rumah deret dan brutalitas aparat. Menurut Staff Advokasi, YLBHI – LBH Bandung, Rifky Zulfikar, pada saat aksi yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah aksi damai. Lantaran hal ini dilakukan pada siang hari, tidak ada kerusuhan serta warga yang terlibat aksi tidak melakukan tindakan yang brutal.

“Dengan adanya hal tersebut polisi telah melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami menyesalkan dan mengutuk tindakan tersebut. Hal ini juga menjadi preseden yang buruk bagi Kota Bandung yang dikenal ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dilihat dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2017 terdapat 60 kekerasan terhadap pers yang mana pelaku pertama tindakan tersebut adalah warga sipil dan yang kedua adalah polisi,” ujar Rifky.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo mengungkapkan keprihatinannya terkait hal tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa salah satu anggota pers dari LPM Suaka tersebut. Namun, ia juga tidak membenarkan rangkaian kejadian kekerasan tersebut.

“Kejadian kekerasan serta perintah untuk menghapus foto yang diambil oleh pers kemarin tidak boleh terjadi. Jurnalis harus dilindungi dan diayomi, saya pun berkewajiban untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi polisi tidak boleh melakukan pemukulan,” ujar Hendro.

Menurut Kompol Suparma SIP, selaku kepala penyidikan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan setelah Muhammad Iqbal melaporkan kejadian tersebut. Tindakan kekerasan yang ia alami melanggar Undang-Undang Pers Pasal 8 serta Undang-Undang Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. Terkait pelanggaran pada Undang-Undang Pers Pasal 8 harus melalui penanganan khusus karena sifatnya yang bersifat khusus. Sedangkan, pelanggaran terkait Undang-Undang Pers Pasal 8 akan menunggu hasil visum terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menentukan penggolongan ancaman atau pelanggaran hukum berdasarkan luka yang dialami korban.

“Terkait dengan hal tersebut penyidik tengah melakukan proses penyelidikan. Setelah penyidik menerima laporan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) maka dilakukan proses penyelidikan. Dari hasil penyelidikan ini melalui mekanisme diluar perkara, nantinya surat penyelidikan ini akan sampai kepada pelapor bahwa proses penyelidikan ini diterima. Kami akan melakukan penyelidikan selama satu minggu, namun bila dalam jangka waktu satu minggu ini kami belum selesai dalam proses penyelidikan, maka akan dilakukan perpanjangan. Hasil penyelidikan akan dibawa pada gelar perkara untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya tindakan pelanggaran hukum. Jika ada pelanggaran hukum, maka tindak penyelidikan ini akan ditingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya.

Penulis             : Dina Fadillah Salma

Editor              : Dennis Retno Widyastuti

 

Related Articles

Back to top button