Pendapat Mahasiswa Mengenai Pembelajaran Jarak Jauh

0
129
Sumber: Google

AksaraNews, Bandung (25/06/2020) – Berdasarkan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayan dalam “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa COVID-19,” kegiatan pembelajaran pada seluruh zona wajib dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Panduan tersebut dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar. Beberapa kampus telah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan pembelajaran secara daring seperti Universitas Gajah Mada, Insitut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia. 

Sistem PJJ mengharuskan mahasiswa kembali beradaptasi. Hal tersebut menuai berbagai pendapat dari mahasiswa. Seperti yang dinyatakan oleh Arvan Firmansyah Hasibuan, mahasiswa Teknik Industri 2016, “Ya gapapa, kesehatan nomor satu. Kalo kuliah prefer offline tapi kalau masih pandemi, lebih baik online.”

Beberapa mahasiswa menyatakan perlunya ada peningkatan dalam sistem PJJ di Telkom University. Menurut Rafat Naufal, mahasiswa Manajemen Bisnis Teknologi Informasi 2019, kampus harus menetapkan suatu platform pembelajaran untuk setiap dosen dan mahasiswa. Rafat juga berpendapat efektifitas PJJ kembali lagi kepada setiap individu mahasiswa dalam menangkap ilmu yang diberikan dosen. “Tapi kalau dari aku, mungkin dibuat SOP dari kampus, bagaimana seharusnya dosen melaksanakan perkuliahan yang baik,” tambahnya.  Pernyataan yang serupa juga diberikan oleh Sekar Permata, mahasiswa Manajemen Bisnis Teknologi Informasi 2018, “platform-nya ini menurut aku harus diintegrasi pada satu platform.”

Berbeda dengan Muhammad Al Rizal Zulkarnaen, mahasiswa Desain Komunikasi Visual 2017, ia menyarankan porsi pemberian tugas agar lebih diperhatikan lagi. “Mungkin kegiatan perkuliahan bisa dirancang lebih partisipatif lagi agar tidak membosankan serta memberatkan,” ucapnya. Rizal menambahkan, perlu adanya kesadaran bahwa beberapa mahasiswa memiliki kondisi rumah tidak kondusif untuk PJJ.

Rafat juga menyayangkan kebijakan mengenai penyesuaian BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) hanya berlaku bagi keluarga terdampak COVID-19. “Yang dipermasalahkan itu keadilannya. Fasilitas tidak dipakai, tapi kenapa kita masih bayar fasilitasnya,” ujarnya. Selain itu, Rafat kerap mempertanyakan dari rincian alokasi BPP. Hal tersebut juga diutarakan oleh Sekar, “menurut aku, pihak kampus harus mengalokasikan BPP dengan baik. Kita tidak memakai fasilitas sama sekali.”

Penulis: Falaah Saputra Siregar

Editor: Nur Azizah Arini Putri