Tanggapan Mahasiswa Mengenai Perbedaan Kebijakan Token Listrik Asrama

0
666

AksaraNews, Bandung (16/2/2018) – Salah satu fasilitas yang terdapat di asrama Telkom University adalah listrik prabayar, dimana pembayarannya dilakukan oleh masing-masing kamar dengan cara membeli token listrik isi ulang pada tempat yang sudah disediakan. Namun, terdapat perbedaan kebijakan mengenai pembayaran token listrk ini. Perbedaan kebijakan tersebut dikarenakan kontrak antara tiga pengelola asrama Telkom University dengan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yang masing-masing berbeda. Untuk asrama putri Gedung A sampai Gedung E dikelola oleh PT Graha Sarana Duta (GSD), sedangkan asrama putri Gedung F dan asrama putra Gedung 1 sampai Gedung 10 dikelola oleh PT Trengginas Jaya, dan asrama putri Gedung 11 dan 12 dikelola oleh PT Bhakti Unggul Teknovasi (BUT). Perbedaan kebijakan tersebut terletak pada pemberian subsidi listrik kepada Asrama A sampai E sebanyak 50 kwh setiap bulannya.

Reaksi dari penghuni asrama terhadap perbedaan kebijakan ini beragam-ragam. Ada yang tidak merasa keberatan dengan perbedaan kebijakan itu, namun ada juga yang merasa keberatan. Sarah Mutia, salah satu mahasiswi yang tinggal di asrama putri Gedung 12 merasa biasa saja dengan perbedaan kebijakan tersebut. “Awalnya aja sih kaget, karena gak ada sosialisasi juga sebelumnya. Kayak, kok bisa beda gitu, ada yang harus bayar dan ada yang gratis. Tapi seterusnya sih biasa saja,” ujar Sarah Mutia. Ia juga menambahkan, bahwa menurutnya membayar listrik setiap bulan adalah kewajibannya sebagai penghuni asrama.

Sejak awal memang tidak ada kejelasan dari pihak Telkom University maupun dari pihak pengelola asrama itu sendiri mengenai perbedaan kebijakan tersebut. Namun menurut Maretta Giri, salah satu penghuni asrama putri Gedung F bahwa ada atau tidak adanya kejelasan sejak awal akan tetap menimbulkan diskriminasi bagi penghuni asrama. “Kita sama-sama daftar ke Telkom University, bayarnya juga sama, tapi kok ada perbedaan kayak begini. Seharusnya pihak pengelola dan BK menetapkan harga yang berbeda bagi yang mendapat subsidi dan yang tidak mendapat subsidi,” tanggap Maretta. Menurutnya hal seperti ini bisa menimbulkan spekulasi negatif dari mahasiswa.

Sedangkan Tami Suciati sebagai salah satu penghuni asrama Gedung E mengaku kalau sampai saat ini dirinya masih belum tau soal subsidi listrik yang didapatkannya tiap bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya disosialisasikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara penghuni asrama. “Senang sih karena gak harus bayar listrik tiap bulan, tapi ini gak adil buat asrama lain. Seharusnya disamakan saja kebijakannya di semua asrama,” ujar Tami Suciati.

Pendapat lain juga datang dari Muhamad Hadiyan, mahasiswa yang tinggal di asrama putra Gedung 5. Hadiyan mengatakan bahwa dia baru tahu belakangan ini tentang adanya perbedaan kebijakan tersebut. “Di satu sisi saya merasa kalau ini gak adil, tapi di sisi lain saya juga bisa memaklumi, karena kan beda pengelola, jadi pasti punya kebijakan yang beda,” ungkap Hadiyan. Menurutnya, pihak Telkom University seharusnya bisa memperbarui lagi kontrak kerja sama dengan para pengelola asrama, agar kedepannya para mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas yang sama.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Saiful Arifin, mahasiswa yang tinggal di asrama putra Gedung 10. Saiful merasa bahwa kebijakan itu tidak adil bagi mahasiswa yang tinggal selain dari gedung asrama putri Gedung A sampai Gedung E. Karena menurutnya mahasiswa yang tinggal di asrama membayar biaya yang sama, jadi sudah seharusnya mendapat kebijakan yang sama. “Walaupun beda pengelola, tapi kita masih tinggal di lingkungan yang sama, di lingkungan Telkom University. Jadi, seharusnya para pengelola bisa melakukan perundingan dulu terkait kebijakan-kebijakannya, biar gak menimbulkan rasa iri antar penghuni asrama,” ujar Saiful Arifin.

 

Penulis: Annisa Nisrina
Editor: Moch. Fachruddin