Terdapat Indikasi Kecurangan, 6 Panitia Pemira Memilih Mundur

0
1189

AksaraNews, Bandung (28/11/2018) – Pada Jumat 23 November 2018, Official Account Line DPM Kema Tel-U menerbitkan press release Laporan Tindak Kecurangan Panitia Pemira Tel-U 2018. Laporan yang diterima pada Minggu (18/11) berisi surat pengunduran diri dari 6 orang yang tergabung dalam panitia Pemira Tel-U 2018 dan laporan tindak kecurangan panitia Pemira Tel-U 2018. Pada surat pengunduran diri disertakan 16 poin yang diindikasi sebagai bentuk pelanggaran peraturan selama proses Pemira 2018 dan DPM diminta untuk menindak lanjuti hal tersebut. Namun, sejak press release tersebut diterbitkan hingga berita ini ditulis, pihak DPM masih dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas poin-poin yang diindikasi sebagai tindakan pelanggaran peraturan.

Redaksi Aksara telah mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak-pihak terkait, yaitu DPM, KPR, dan BPR. Namun, hingga Rabu (28/11) pukul 16.42 WIB, Dennis Wirayudha, selaku ketua BPR yang mengundurkan diri bersama 5 orang lainnya, tidak memberikan keterangan apapun terkait surat tersebut. Sementara, KPR selaku pihak yang disinyalir melakukan pelanggaran pun hingga berita ini diterbitkan, masih enggan memberi konfirmasi dan keterangan apapun.

Berdasarkan keterangan dari Pimpinan I DPM Kema Tel-U 2018, Dirga Fradika, DPM belum menyetujui surat pengunduran diri tersebut. Dirga menyayangkan tindakan pengunduran diri dari 6 orang panitia. Dirga berharap mereka tetap di Pemira dan menegakkan aturan yang ada, bukan kepentingan masing-masing dan tetap menjaga independensinya tanpa intervensi dari luar. Hal ini karena merekalah yang melaporkan kecurangan dan lebih paham mengenai kebenarannya. “Jadi, dengan mereka tetap berada di Pemira, mungkin bisa mengubah pemira ini lebih jujur seperti yang mereka inginkan. Dan dengan mereka keluar itu lebih berat lagi untuk mempertahankan pemira yang bersih,” tambah Dirga.

Sementara mengenai poin-poin yang diindikasi melanggar peraturan pemira, DPM menekankan pada 2 poin pelanggaran yang dianggap paling berat, yaitu KTM dan keterlambatan pengumpulan berkas oleh salah satu pasangan calon presma dan wapresma, Yusuf Sugiyarto dan Adnan Imam Hidayat. Menurut Dirga, sebenarnya DPM telah menjalankan tugas dalam Pemira. Dalam kasus KTM misalnya, Dirga mengatakan bahwa sebelum diambil keputusan, DPM sudah memberi pertimbangan dan saran mengenai dampak yang akan terjadi selanjutnya apabila panitia mengadakan perpanjangan waktu pengumpulan berkas (extended).

Dirga mengaku bahwa sampai saat ini DPM masih bingung untuk mengambil tindakan. Salah satu penyebabnya adalah posisi DPM dalam Pemira hanya sebagai dewan pertimbangan dan saran bagi KPR dan BPR. “Sudah kami lakukan dua hal itu (pertimbangan dan saran), namun kami kembalikan ke KPR mengenai keputusannya seperti apa. Itu resiko kalian (KPR) gitu, loh. Kami sudah menjalankan tugas dengan memberi pertimbangan dan sebagainya,” jelas Dirga.

Disinggung mengenai alasan mengapa Pemira masih berlanjut, Dirga mengatakan bahwa indikasi kecurangan yang ditulis dalam press release tersebut maupun pengunduran diri panitia bukan merupakan syarat berjalannya Pemira. Syarat Pemira ini adalah terpenuhinya dua pasangan calon untuk presma dan wapresma. “Jadi, kalaupun ada kecurangan atau yang keluar (mengundurkan diri) itu bagian dari internal Pemira. Biarlah BPR bertindak. Biarlah enam orang ini mundur. Tetapi pemira tetap jalan karena syaratnya masih terpenuhi,” ujar Dirga.

Menurut Dirga, tindakan yang diambil DPM hanya berefek kepada panitia, bukan calon. Selain itu, apabila 16 indikasi pelanggaran ini baru terbukti setelah keluarnya nama pemenang, calon terpilih tersebut tetap sah atas jabatannya. “Kalaupun itu (16 poin pelanggaran) terbukti, berartikan kesalahan dari panitia dan mungkin bakal ada pencopotan panitia atau apapun itu,” kata Dirga.

Penulis: Fidya Rahmawanti
Editor: Dina Fadillah