AksaraNews, Bandung (19/9/2019) – Kembali terjadi demonstasi untuk penolakan Revisi UU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada 18 September 2019. Peserta aksi kali ini adalah Pusik Parahyangan, Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjajaran, dan Isola POS. 

Pemicu demonstrasi diawali oleh Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Perubahan tersebut diantaranya berupa pimpinan KPK harus meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan, penetapan status kelembagaan KPK, dan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam kurun waktu dua tahun.

Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang terjadi pada hari Selasa, 17 September 2019 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. “Kemarin (17/9), komunikasi dengan masa tidak dibuka. Tidak ada outcome yang dihasilkan, tidak ada komitmen,” ujar Miftah selaku koordinator aksi demonstrasi kali ini.

Para demonstran menyerukan beberapa tuntutan, diantaranya;

  1. menuntut DPRD Jawa Barat untuk mengirimkan surat penolakan terhadap keputusan DPR,
  2. Judicial Review,
  3. menuntut DPRD Jawa Barat untuk mendesak DPR agar tidak mengesahkan RKUHP.

Ketika diwawancarai oleh Aksara, meskipun Revisi UU KPK telah disahkan pada Rapat Paripurna ke-9 DPR RI (17/9), Miftah mengungkapkan bahwa tuntutan mereka terhadap DPRD tidak berubah. “Masih sama, cuma fokusin ke menuntut DPRD bikin surat resmi penolakan,” tambahnya.

Selain tuntutan, demonstran mengungkapkan kekecewaan terhadap tidak diberikanya respon ataupun mediasi saat demonstrasi sebelumnya. Kali ini, perwakilan DPRD diminta untuk menemui dan berdialog dengan demonstran. 

Setelah dua jam, salah seorang anggota DPRD, Ikhsanudin, menemui demonstran sebagai perwakilan dari salah satu partai oposisi. Ikhsanudin mengajak para demonstran untuk berdialog mengenai tuntutan-tuntutannya. Saat dialog berlangsung, perwakilan pembicara dari demonstran adalah Miftah dan Gori (peserta aksi). 

Demonstran kerap mendesak ketegasan dari DPRD untuk menyampaikan suara mereka. “Jika memang nanti saya tau surat ini tidak sampai DPR RI, kita bisa besok akan hadir di Jakarta,” kecam Gori. Massa juga mengatakan bahwa mereka bisa hadir dengan kekuatan yang lebih besar. Ikhsanudin menyatakan ketidaksetujuan terhadap Revisi UU KPK. Dialog tersebut diakhiri dengan Ikhsanudin menandatangani persetujuan terhadap tuntutan yang diberikan. 

Miftah mengaku bahwa aksi ini tidak akan berhenti disini saja. “Selama revisi itu masih ada, selama narasi masih lolos, kita akan terus memperjuangkan,” tambahnya. 

Penulis: Falaah Saputra Siregar

Editor: Dina Fadillah