Tradisi Pesta Demokrasi: Drama yang Tak Kunjung Habis

0
894
Sumber foto : OA Pemira Tel-U 2017 dan DPA HMTT TEL-U

AksaraNews, Bandung (9/12/2017) – Pemilihan Raya (Pemira) merupakan sebuah pesta demokrasi mahasiswa di Telkom University. Pemira tahun ini telah dimulai sejak 3 November 2017. Tujuannya tentu untuk memilih Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, serta ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang baru. Setiap tahunnya pemira memiliki cerita yang berbeda.

Pemira yang juga merupakan salah satu ajang berpolitik mahasiswa di kampus ternyata tahun ini sepi pendaftar. Diketahui bahwa hanya terdapat dua pasangan calon presma-wapresma serta satu calon DPM Jalur Independen yang mendaftar. Calon presma-wapresma tersebut ialah M. Wahyu Yusran beserta Kurniawan Setyo Budi, dan pasangan lainnya adalah Fatur Rachman Rasyid beserta Ahmad Adli. Sementara calon DPM Jalur Independen yaitu Dirga Fradika.

Pemira telah berjalan kurang lebih tiga minggu, setelah sebelumnya melaksanakan kampanye tertulis, elektronik, monologis dan dialogis, terdengar isu kecurangan dari salah satu kandidat calon wapresma pasangan No. Urut 1, Kurniawan Setyo Budi. Isu ini awalnya beredar di kalangan mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi, yaitu jurusan dari Kurniawan Setyo Budi. Isu tersebut yaitu tentang surat keterangan kelulusan kaderisasi jurusan yang didapat tidak melalui prosedur yang seharusnya.

Pada peraturan pemira, Pasal 4 Ayat 5 tertuliskan bahwa salah satu syarat kelengkapan administrasi pendaftaran yaitu “Fotokopi sertifikat Kaderisasi tingkat Universitas dan sertifikat Kaderisasi tingkat Jurusan atau Surat Keterangan yang menyatakan lulus Kaderisasi tingkat Universitas dan kaderisasi tingkat Jurusan.” Namun mengingat bahwa kenyataannya Kurniawan merupakan mahasiswa ekstensi 2017 (yang sebelumnya merupakan mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi), menandakan bahwa status Kurniawan masih dihitung sebagai mahasiswa tingkat satu. Jika masih merupakan mahasiswa tingkat satu, maka Kurniawan belum pernah mengikuti kaderisasi S1 Teknik Telekomunikasi, yang dimana artinya Kurniawan belum bisa mendapatkan surat kelulusan kaderisasi. Maka dengan adanya surat kelulusan kaderisasi tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan dan kejanggalan.

Ketika reporter Aksara mewawancarai anggota KPR dan BPR bertempat di sekre KPR pada pukul 21.00 (29/11), KPR mengaku belum melakukan tindakan apa pun serta belum bisa mengonfirmasi mengenai isu ini. BPR pun menyatakan bahwa isu ini baru akan diproses apabila sudah ada saksi yang mau melaporkannya secara resmi melalui form online yang juga baru dipublikasikan pada malam itu. Begitu ditanya mengenai isu ini serta kejelasan peraturan KPR terhadap pemira, pihak KPR selalu menjawab dengan iming-iming belum dilakukan pleno untuk membahas hal ini. “Kami belum bisa berbicara banyak mengenai masalah ini. Karena ini masih merupakan isu, dan belum ada yang melaporkan ke BPR, maka kami belum bisa menindaklanjutinya. Kami perlu mengadakan pleno dan perundingan bersama terlebih dahulu,” kata salah satu anggota KPR.

Kemudian pada Kamis (30/11), Ryan Retdiwalgi selaku presiden Himpunan Mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi (HMTT) yang memberikan surat kelulusan kaderisasi kepada Kurniawan pun membuat press release mengenai konfirmasi kesalahannya dalam memberikan surat kelulusan tersebut. Dalam press release tersebut Ryan menyampaikan permintaan maafnya.

Setelah adanya konfirmasi oleh presiden HMTT tentang kesalahannya, pada Jumat (1/12), oleh DPA HMTT mencabut surat kelulusan kaderisasi yang telah diberikan kepada Kurniawan. Dengan dicabutnya surat ini, Kurniawan kehilangan salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon wapresma yaitu surat kelulusan kaderisasi jurusan.

Kehilangan salah satu syarat administrasi untuk pencalonan membuat secara resmi pasangan calon No. Urut 1 ini digugurkan dari pemira oleh KPR (5/12). Di hari sebelumnya, KPR mengeluarkan surat tentang tidak adanya peraturan terkait mahasiswa Ekstensi pada peraturan Pemira No 002 Tahun 2017 Bab II Pasal 4 Ayat 5. Serta permohonan maaf karena tidak diadakan pemira di Senin (4/12) yang ditargetkan menjadi hari ke-1 pemira. Pemira kemudian hanya dilaksanakan di dua hari kemudian (5-6/12). Namun di dua hari ini, hanya dilakukan pencoblosan untuk calon DPM. Pasangan yang mencalonkan menjadi capresma-cawapresma hanya berjumlah 2 pasang. Dengan gugurnya pasangan calon No. Urut 1, hanya menyisakan satu pasangan calon lagi. Dengan kejadian ini, tidak memungkinkan hanya satu pasangan calon yang maju mengikuti pemira, oleh karena itu dari DPM membuat keputusan untuk mengadakan Kongres sebagai gantinya.

“Alasan digugurkannya pasangan calon No. Urut 1 karena sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Calon wapresma di pasangan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya syarat administrasi, sehingga pasangan calon presmanya sudah tidak memiliki pasangan lagi, maka pasangan itu tidak bisa maju. Karena calon cuma ada dua pasang, maka tersisa satu pasang lagi. Satu pasangan calon tersebut tidak mungkin melanjutkan sendiri. Makanya akan diteruskan ke kongres,” ucap Farid Gibran, ketua KPR 2017.

Kongres bersifat terbuka untuk seluruh mahasiswa Telkom University, namun pelaksanaannya tidak pada Desember ini. “Belum ditentukan kepastian tanggal kongresnya. Untuk Desember ini sudah tidak memungkinkan dikarenakan waktu yang sudah sangat mepet, tapi diperkirakan kongres dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan,” jelas Mubaroq Iqbal.

Mubaroq Iqbal juga turut menyampaikan pendapatnya mengenai pemira tahun ini, “Saya awalnya tidak menyangka akan terjadi kejadian-kejadian tersebut di pemira tahun ini. Kongres merupakan keputusan yang dipilih sebagai solusi. Tidak ada penjamin juga untuk kongres nanti, namun diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Diharapkan pula mahasiswa untuk turut berpartisipasi dalam kongres, karena partisipasi mahasiswa turut mempengaruhi hasilnya nanti,” ungkap Mubaroq Iqbal.

Penulis : Hartika Imanniar
Editor : Annissa Derviana